​

​

Persekutuan Oikumene Umat Kristen Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang disingkat POUK PRAJA STPDN di Jatinangor terbentuk setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, rumit dan lama (1990-1994), melalui rangkaian proses tersebut akhirnya pada tanggal 27 Maret 1994 ditetapkanlah keputusan Majelis Pekerja Harian PGIW Jawa Barat Nomor 011/KEP-PGIW-JABAR/III/1994 Tentang Pengukuhan dan pengangkatan pengurus POUK PRAJA STPDN Jatinangor. Yang saat mulai berlakunya dinyatakan terhitung mulai tanggal 4 maret 1994 - 4 maret 1997 (tiga tahun).

Kemudian pada tanggal 30 Mei 1994, atas nama Doktorandus Lexie Giroth menerima salinan Akta Notaris dari meidward Nainggolan, SH Nomor 08 tentang Persekutuan Oikumene Umat Kristen Praja STPDN di Jatinangor beserta pedoman kerja POUK.

​

Pada awal berdirinya Organisasi Gereja Protestan Immanuel POUK PRAJA STPDN di Jatinangor, mempunyai struktur Terpadu pada satu orang pimpinan yakni Pdt Nontje Tendean S.Th selaku ketua umum Majelis POUK dan Ketua Pengelola Pelaksana Ibadah GPI POUK PRAJA STPDN di Jatinangor. Sedangkan personalianya masing-masing dilengkapi dengan sekretaris dan bendahara serta seksi atau komisi sesuai kebutuhan.

Melalui sejarah gereja ini sangatlah nampak bahwa perkembangan pelayanan gereja dari tahun ke tahun berjalan secara berdampingan dan seimbang dengan hubungannya dengan lembaga Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Terlihat bahwa GPI POUK PRAJA STPDN sebagai sarana ibadah yang juga adalah aset Negara, dalam hal ini di lingkup STPDN. Sehingga lembaga juga turut ambil bagian dalam setiap perkembangan gereja yang selalu berdampingan, baik POUK Maupun lembaga.

Dengan berjalannya waktu  pada tahun 2003, melalui Surat Keputusan Ketua STPDN Nomor 800-25 tahun 2003 , Pdt Nontje Tendean S.Th diangkat menjadi Penanggung Jawab untuk melaksanakan tugas khusus di lingkungan STPDN, dimana Beliau diangkat menjadi Pembina Mental Agama Kristen Protestan. 

Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2010 melalui Surat Keputusan MPH PGI Wilayah Jawa Barat Nomor 029/SKEP/PGIW-JABAR/II/2010 mengangkat  Majelis GPI POUK PRAJA IPDN . Dan pada tahun 2011, melalui Surat Keputusan Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Nomor : BPP- GKSI / 157/11, Pdt Nontje Tendean S.Th diangkat menjadi Pendeta Pembantu Gereja Kristen Sangkakala Indonesia.  

Masih pada tahun yang sama yaitu tahun 2011 , melalui Surat Keputusan MPH Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Jawa Barat No. 045 /SKEP/PGIWJABAR/X/2011  Pdt Nontje Tendean S.Th diteguhkan sebagai Pendeta Jemaat GPI POUK PRAJA IPDN. Dan melalui Surat Keputusan Rektor IPDN No. 452-2-523 tahun 2012, yang merupakan suatu aturan di lembaga IPDN yang mengatur tentang pengurus gereja Kristen Immanuel kampus IPDN Jatinangor.

 Tahun berganti tahun hingga pada tahun 2014 Rektor IPDN, mengeluarkan Keputusan Rektor IPDN No. 028-512 tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab Ruangan Dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja IPDN Kampus Jatinangor tahun 2014 yakni sebagai Penanggung Jawab Rumah Ibadah Gereja Protestan.

          Dari sejarah dan perkembangan Gereja Protestan Immanuel POUK PRAJA IPDN, dapat dilihat bahwa sejak awal yang dulunya hanya beribadah di Ruangan Kelas Mataram hingga saat ini yang sudah mempunyai bangunan sendiri, baik pelayanan dalam hal ini POUK maupun hubungan dengan lembaga selalu berjalan  secara berdampingan karena GPI POUK PRAJA IPDN yang berada di dalam  lingkup Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah asset Negara sehingga perlu adanya keteraturan dan keseimbangan dengan lingkungan yang ada.

          Sejak awal jemaat yang jumlahnya mula-mula hanya … hingga perkembangan saat ini jumlah jemaat normal baik Praja maupun Non –praja yang bergereja di GPI POUK PRAJA IPDN adalah sekitar  kurang lebih 500-600 orang. Paling banyak jumlah jemaat yang hadir adalah pernah mencapai 1100 orang. Dan paling sedikit apabila pada hari biasa jumlahnya mencapai 300-400 orang jemaat. Jumlah jemaat yang hadir selalu bervariasi dan perbedaannya sangat terlihat mencolok apabila ada suatu kegiatan seperti pengukuhan Muda Praja maupun pada saat Wisuda wasana praja. Dan sebaliknya apabila Praja melaksanakan cuti, baik baik cuti akademik maupun cuti natal dan tahun baru.

 Walaupun seluruh satuan Praja melaksanakan dinas Cuti dan mayoritas kembali ke daerah masing- masing, namun tetap setiap minggu ibadah minggu pagi dilaksanakan seperti biasanya, dengan kondisi apa adanya, yang dimana Pelayan hal ini Majelis bertugas merrangkap karena keterbatasan yang ada.